Pariwisata, Saatnya Intropeksi Diri

Beberapa tahun terakhir semenjak Maria Eka Pangestu menjabat sebagai nomor satu di kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif, Indonesia semakin populer sebagai destinasi wisata di Asia.  Berbagai cara dilakukan oleh kemenparekraf demi menstimulasi kemajuan pariwisata Indonesia, salah satunya melalui MICE Industry yang merupakan lahan potensial pariwisata saat ini. Berbagai event bertaraf nasional dan internasional serta stragegi media direct dan media indirect  mengantarkan “Wonderful Indonesia” semakin menempati benak dunia. Namun tidak hanya itu saja. Peran pelaku sosial media, komunitas, dan lembaga independen yang berjibaku membranding Indonesia sebagai kawasan wisata secara tidak langsung juga turut menunjang promosi dan publikasi negara tercinta.

Positioning dan stigma pariwisata “Indonesia” adalah “Bali” kini mulai tergeser sejalan dengan gencarnya promosi daerah tujuan wisata lainnya.  Pelaku sosial media seperti travel blogger berusaha mengangkat citra daerahnya masing-masing tanpa mengharapkan imbalan. Hal hal yang potensial seperti keunikan budaya dan objek wisata diulas secara detil.

Sedihnya popularitas itu seolah tidak sejalan dengan fasilitas, sarana dan prasarana yang ditemukan dibeberapa lokasi wisata daerah yang masih sangat minim. ditambah lagi retribusi untuk  oknum tak bertanggungjawab, “preman setempat” yang kerap meminta uang keamanan.Kedua hal tersebut semakin memuncak dengan karakter pelaku pariwisata.

Otonomi daerah sepertinya menjadi buah simalakama, ketika segala sesuatu diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah. Istilah ‘yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin’ terlihat semakin merajai. Ketidakmampuan dan ketidaksiapan pemerintah daerah tentu berdampak pada kemajuan dan laju perkembangan pariwisata yang terlihat “disitu-situ aja”.  Hingga istilah tempat wisata tidak berubah menjadi destinasi wisata bahkan secara perlahan mulai terlupakan dan berakhir pada peak positioning, surga tak terjamah.

Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang travel consultant dari Jakarta. Ia tengah menyambangi kota terbesar ketiga di Indonesia dimana saya tinggal yakni Medan. Setelah mengunjungi beberapa trade mark ibukota provinsi Sumatera Utara kami singgah disebuah café melepas penat dan berbagi cerita. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ia merupakan salah satu orang yang resign dari jabatan sebagai PNS karena memilih untuk berwirausaha. Disela-sela perbincangan ia mengeluh akan susahnya mencapai beberapa destinasi wisata di Sumut, lain lagi dengan sikap pelaku pariwisata itu sendiri yang terkesan acuh tak peduli.

“This is hospitality” Ujarnya seraya menggoreskan huruf “X” diatas lembaran kertas bertuliskan objek wisata yang telah dikunjungi.

Dan pasti anda tahu apa yang kelak terjadi bila tulisannya telah terpublish.

Lantas siapa yang harus disalahkan?

Jawaban untuk pertanyaan saya diatas adalah: tak ada yang salah dan tak ada yang benar. Pemerintah, pelaku pariwisata dan masyarakat seyogianya bersinergi untuk memajukan pariwisata sehingga menghasilkan strength output, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Tourism Malaysia adalah salah satu contoh nyata begitu besar pengaruh dari sinergitas, Tourism Malaysia merupakan lembaga yang didukung oleh pemerintah, para pelaku industri pariwisata dan masyarakat untuk mempromosikan negara jiran tersebut. “the truly asia” berhasil membentuk persepsi dunia bahwa segala sesuatu hal yang bersangkut paut dengan negara negara di Asia dapat disaksikan di Malaysia, best positioning, right?

Lantas bagaimana dengan kita?

Keindahan Indonesia yang begitu eksotis dengan pesona sejuta manikam panorama alam dan keunikan budaya yang tentunya “milik” kita membutuhkan kerjasama untuk saling bahu membahu membangun sektor pariwisata agar sejajar bahkan melebihi negara lain. Pola saling menyalahkan sudah tidak zaman lagi dan sungguh pantas untuk ditinggalkan.